Berita Terkini

Oelamasi,- KPU Kabupaten Kupang melaksanakan kegiatan Internalisasi Whistle Blowing System (WBS) dan Saluran Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR), Kamis 5/2/2026. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Kupang, Nichson Manggoa yang memberikan arahan menekankan bahwa penerapan SP4N-LAPOR! merupakan amanat undang-undang untuk memastikan setiap aspirasi, tanggapan, dan keluhan masyarakat terkait tahapan pemilu maupun layanan administrasi dapat direspons dengan cepat dan tepat."SP4N-LAPOR harus dicek secara periodik dan harus cepat diatur Penanganannya" tegasnya. Selanjutnya Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Polce Dethan mengatakan bahwa Sosialisasi SP4N-LAPOR! dan WBS Memberi pemahaman kepada masyarakat dan pegawai tentang saluran resmi pelaporan dan Mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan pelayanan publik dan pencegahan korupsi seta Menumbuhkan budaya transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Dengan adanya sistem SP4N-LAPOR! dan Whistleblowing System (WBS)yang terintegrasi, memberikan manfaat bagi pegawai sebagai Saluran aman untuk melapor, Perlindungan hukum & kerahasiaan ,Mendorong integritas, Meningkatkan kepercayaan dan Pencegahan kerugian Lembaga.

Oelamasi,- Divisi Teknis Penyelenggara, Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kupang mengikuti Rapat Koordinasi bersama KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Jumat, (30/1/26). Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi NTT, Elyaser Lomi Rihi, dalam arahannya menyampaikan bahwa Divisi Teknis Penyelenggaraan bertanggung jawab dalam pengelolaan seluruh tahapan pemilu, mulai dari penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi hingga pelaksanaan Penggantian Antarwaktu (PAW). Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan melalui koordinasi, penyelenggaraan, pengendalian, supervisi, serta evaluasi kebijakan teknis. Hadir mewakili KPU Kabupaten Kupang, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Samsul Gole, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Polce Dethan, dan didampingi Kasubbag beserta Staf Teknis dan Hukum KPU Kabupaten Kupang.  

KPU Kabupaten Kupang mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Tahun 2026 secara daring pada Kamis, (29/1/26). Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai upaya untuk menyusun rencana-rencana kerja kedepan sebagai perwujudan dari PKPU Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis KPU periode 2025-2029. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklih Parmas dan SDM) KPU Provinsi NTT, Baharudin Hamzah dalam sambutan didampingi Pelaksana tugas Sekretaris KPU Provinsi NTT Melanie S. W. Hege dan staf kesekretariatan, mengatakan kegiatan Rakor ini bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan KPU kabupaten/kota dengan kebijakan serta perencanaan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi NTT.  

Oelamasi,- KPU Kabupaten Kupang mengikuti Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten/Kota Se-NTT secara daring pada Kamis, (29/01/2026). Rapat yang dilaksanakan melalui platform Zoom Meeting ini bertujuan untuk memastikan seluruh perencanaan program dan penggunaan anggaran di tingkat kabupaten selaras dengan kebijakan nasional maupun provinsi. Hal ini menjadi krusial mengingat efisiensi dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam pengelolaan logistik serta operasional lembaga. Hadir dalam kegiatan ini Ketua KPU Kabupaten Kupang, Sekretaris dan Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Kupang .

Oelamasi,- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Tahun 2026 secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu, 28/01/2026. Rapat koordinasi ini dibuka oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi (Rendatin) KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Lodowyk Fredrik sekaligus menjadi narasumber. Lodowyk menyampaikan bahwa kita sebagai penyelenggara pemilu harus mau belajar dengan cara membaca Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) baik dari Komisioner maupun Sekretariat, agar pemahaman terhadap program di satuan kerja KPU se‑Provinsi Nusa Tenggara Timur semakin baik. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Inestha Ch. Louk, Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi, dan Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi.  

Oelamasi,- Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bernad Dermawan Sutrisno melantik 6 (Enam) orang pejabat fungsional penata kelola Pemilu di lingkungan KPU Kabupaten Kupang, Kamis (22/01/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring yang berpusat di Lantai 2 Gedung KPU di Jakarta, dengan melibatkan KPU provinsi/kabupaten/kota se Indonesia. Pejabat terlantik tersebut masing-masing Tony O. Manafe, Happy CH. Liwe, Yosefina Nome, Indah Wahyuni, Hellyana CH. Seru, dan Adhiguna. Sekjend KPU Bernad Dermawan Sutrisno dalam arahannya setelah pelantikan mengatakan agar pejabat terlantik menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab, ia juga mengingatkan bahwa jabatan fungsional penata kelola tingkat pertama adalah jabatan yang harus diemban dengan sungguh-sungguh karena pembinanya adalah KPU itu sendiri. Untuk diketahui Jumlah Pejabat yang dilantik dari KPU se Indonesia sebanyak 2519 orang. Turut hadir Sekretaris KPU Kabupaten Kupang, dan Kasubbag SDM dan Parmas, serta sejumlah staf Sub bagian SDM dan Parmas Sekretariat KPU Kabupaten Kupang .